Sistem Pemerintahan Orde Lama – Setelah berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pertama yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemerintahan Orde Lama.
Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan sistem pemerintahan pada masa Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1968.
Presiden Soekarno merupakan presiden pertama yang memimpin bangsa Indonesia, sekaligus pahlawan kemerdekaan Negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut ini ulasan lengkap tentang sistem pemerintahan Orde Lama.
Pengertian Orde Lama
Setelah berhasil meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan. Periode pemerintahan tersebut meliputi Orde Lama, orde baru, dan reformasi.
Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan ini berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968.
Pada sistem pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Selain itu, pada masa ini, sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami beberapa kali peralihan. Sistem pemerintahan tersebut seperti parlementer, presidensial, demokrasi liberal, serta sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Thailand
Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pasca kemerdekaan yaitu dari tahun 1945–1950 di Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda yaitu sebagai badan eksekutif sekaligus sebagai badan legislatif.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno juga terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan UUD 1945 tersebut ialah sebagai berikut:
- Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, yang awalnya pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang dari MPR
- Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
Sistem pemerintahan Orde Lama yang selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal berlangsung pada tahun 1950–1959. Disebut sebagai masa demokrasi liberal karena dalam politik dan sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Pada saat bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut:
- Presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat
- Menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan pemerintahan
- Presiden dapat membubarkan DPR
- Perdana menteri diangkat oleh presiden.
Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintahkan untuk menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.
Lalu, Dewan Konstituante diberikan tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar baru sesuai amanat yang ada pada UUDS 1950. Akan tetapi sampai tahun 1959 badan tersebut belum berhasil membuat konstitusi baru, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:
- Pembentukan MPRS dan DPAS
- UUD 1945 kembali berlaku dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi
- Pembubaran Konstituante.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Korea Utara
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968)
Sistem pemerintahan Orde Lama yang berikutnya adalah masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1968. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi dimana semua keputusan dan pemikiran berpusat pada pimpinan negara, yaitu ada pada Presiden Soekarno.
Pertama kali sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin juga terjadi berbagai penyimpangan yang menyebabkan peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan yang terjadi tersebut sebagai berikut:
- Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
- Segala produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (Penpres) daripada persetujuan
- MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
- Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
- Presiden menyatakan perang dengan Malaysia
- Hak budget tidak
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaksnya pada tanggal 30 September 1965, yakni terjadinya peristiwa G 30 S PKI, yang intinya ialah:
- Demonstrasi menentang PKI
- Keadaan ekonomi yang memburuk
- Mayjen Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat
- Adanya kabinet seratus menteri
- Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat).
TRITURA atau Tiga Tuntutan Rakyat ini dicetuskan oleh mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965.
Tuntutan tersebut ditujukan kepada pemerintah. Isi TRITURA adalah sebagai berikut:
- Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
- Penurunan harga barang-barang.
Peralihan Kekuasaan Politik dari Orde Lama ke Orde Baru
Proses peralihan kekuasaan politik dari Orde Lama ke Orde Baru ini dipengaruhi oleh peristiwa G 30 S PKI. Proses peralihan pemerintahan Orde Lama ke orde baru berlangsung lama dan terjadi banyak peristiwa pula. Pada tanggal 16 Oktober 1966, Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat serta dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal.
Adanya keberanian dari KAMI dan KAPPI yang telah memberikan kesempatan kepada Mayjen Soeharto untuk menawarkan jasa baik agar kemacetan roda pemerintahan dapat segera diakhiri.
Untuk itulah, beliau mengutus tiga jenderal yaitu M. Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rahmat agar menemui presiden untuk menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966. Lahirlah surat perintah 11 Maret (SUPERSEMAR).
Isi SUPERSEMAR ialah perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang sekiranya dianggap perlu guna mengawal pemerintahan kala itu.
Pada tanggal 7 Februari 1967, Jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden melalui perantara Hardi S.H. Pada surat rahasia tersebut dilampiri konsep surat penugasan tentang pimpinan pemerintahan sehari-hari.
Lalu, pada tanggal 11 Februari 1967, Jenderal Soeharto mengajukan konsep yang bisa digunakan guna mempermudah penyelesaian konflik. Konsep tersebut berisi tentang pernyataan presiden yang berhalangan.
Pada tanggal 12 Februari 1967 Jenderal Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, akan tetapi presiden tidak dapat menerima konsep tersebut, karena tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Amerika
Pada tanggal 20 Februari 1967 konsep tersebut ditandatangani oleh presiden setelah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3 ditambah dengan kata-kata menjaga serta menegakkan revolusi.
Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 di Istana Negara Presiden/Mendataris MPRS/Panglima tertinggi ABRI secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban SUPERSEMAR, yaitu Jenderal Soeharto.
Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan sekaligus untuk mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.
Setelah Presiden Soekarno turun dari kursi kepresidenan, maka Orde Lama telah berakhir. Kepemimpinan kemudian disahkan kepada Jenderal Soeharto yang menanamkan sistem pemerintahan orde baru.
Demikianlah ulasan lengkap tentang sistem pemerintahan Orde Lama yang dapat menambah wawasan Anda tentang sejarah bangsa Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk para pembaca semuanya dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sejarah tentang Orde Lama yang lengkap.
